Merebaknya persoalan penahanan ijazah yang membuat Walikota Bengkulu Helmi Hasan turun tangan mendapat sedikit kritikan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bengkulu Mardensi.
Dalam penjelasannya pada Jum’at (27/08/2021), Mardensi menyampaikan sedikit masukannya kepada Walikota dan Wakil Walikota dan dirinya pun tidak mau membesar-besarkan masalahan terkait ijazah tersebut.
“Saya tidak mau membesar-besarkan masalah polemik ijazah itu, sudah ada mekanismenya. Seharusnya walikota dan wawali menggunakan mekanisme birokrasi kirim surat ke gubernur dan kadis Diknas Provinsi untuk menyelesaikan masalah tsb sebelum ramai-ramai turun kesekolah sehingga terkesan para ibu/bapak guru disudutkan didepan publik apalagi sampai viral yang juga dilihat anak-anak didik,” tuturnya.
“Kita khawatir kedepan anak-anak akan menggunakan kekuatan-kekuatan untuk mengintervensi Bapak dan ibu guru yang seharusnya guru sebagai orang tua anak-anam ketika di sekolah,” sambungnya.
Mardensi juga menilai bahwa permasalahan seperti ini tidak perlu dipolitisir dan cukup Kadis Pendidikan yang turun tangan. Mardensi juga menyentil Walikota dan Wakil Walikota terkait masalah pendidikan lainnya yang tidak kalah penting karena menyangkut masa depan pendidikan Bengkulu mulai dari Polemik SDN 62, Kepala Sekolah masih banyak yang Pelaksana Tugas (Plt), Sarana dan Prasarana pendidikan masih perlu pembenahan, hingga Sekolah yang kekurangan guru.
“Sebagai anggota di DPRD Kota Fraksi Golkar, Kadis Pendidikan harus turun cpat dan mengambil alih penyelesaian masalah seperti ini panggil kepala sekolah dan wali murid pasti ada jalan keluarnya dan tidak perlu walikota dan jajaran gruduk ramai-ramai ke sekolah kesan dipolitisir dan menunjukkan ke publik adu kekuatan,” ujarnya.
“Masih banyak persoalan pendidikan di kota yang harus diselesaikan 1. Polemik SDN 62, 2. Kepala sekolah yang masih banyak Plt, 3. Sarana dan prasana pendidikan yang perlu perbaikan, 4. Sekolah yang kurang guru dan lain-lain. Jika ingin membantu Provinsi mungkin walikota atau yang lainnya buat aja program beasiswa atau subsidi pendidikan khusus anak yang belum tercover dikriteria miskin misalnya,” tutupnya.
