Setelah sebelumnya Forum Pemuda Peduli Bengkulu (FPPB) mendorong Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah segera lakukan perombakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Bengkulu. Kini giliran Pemuda Muhammadiyah Provinsi Bengkulu menyuarakan hal yang sama.
“Mewujudkan visi-misi Rohidin-Rosjonsyah tidak lah mudah diperlukannya sosok pejabat-pejabat yang loyal dan gesit. Apalagi kita dengar masih ada OPD yang belum maksimal melakukan pembelajaan APBD padahal sekarang sudah memasuki bulan ke enam tahun 2021 artinya tinggal enam bulan lagi untuk menghabiskan anggaran tahun 2021. Maka dengan itu kita dorong agar pak Gubernur menganti saja pejabat-pejabat yang di anggap lelet tersebut. Toh masih banyak stok ASN yang lebih energik, Pemprov tak kekurangan soal SDM tinggal di manfaatkan saja,” Ujar Nandar Ketua Bidang Hikmah Pemuda Muhammadiyah Bengkulu
Ditambahkan Nandar agar pak Gubernur lebih teliti lagi dalam mengawasi program-program yang di kerjakan oleh bawahannya, jangan sampai program yang di tawarkan hanya menjadi ajang mencari muka kepada beliau. “Program-program yang sudah dipublikasikan ke masyarakat harus lah kongkrit pelaksanaanya seperti yang di wacanakan, judul program sangat bagus sekali namun realisasi yang nol, hal seperti ini sangat merusak dan program yang tak menyentuh masyarakat secara langsung bisa menjatuhkan kredibilitas pak gubernur itu sendiri.
Apalagi Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode ini, lanjut Nandar tidak sama dengan periode sebelumnya, lebih singkat. Untuk itu diperlukan percepatan pembangunan salah satunya dengan melakukan perombakan pejabat yang merupakan motor pembangunan dan realisasi janji kampanye.
Sementara itu dalam kesempatan sebelumnya Ketua Forum Pemuda Peduli Bengkulu (FPPB) Feri Van Dalis
Juga mendorong agar Gubernur Rohidin segera melakukan mutasi yang mana menurutnya indikator kinerja kepala OPD, kata Feri dapat diukur dengan beberapa pendekatan antara lain; penghargaan dari pihak eksternal yang kompeten, tanggung jawab ataupun respon terhadap keluhan dan pelayanan publik, inovasi program, termasuk branding atau citra OPD dan citra daerah.
“Misalnya Dikbud, ada apa tidak kemajuan? diukur saja dari rentan waktu tertentu. Dispora, setelah prestasi Porwil berikut keruwetan permasalahannya, apa kemajuannya?. Ini hanya contoh indikator. Kalau memang ada kemajuan, ada prestasi ya patut kita apresiasi tapi kalau tidak ada ya sadar saja jika kena evaluasi. Begitu juga dinas-dinas lain, apalagi yang berhubungan dengan infrastruktur seperti dinas PU, sosial, dan pelayanan publik” jelas aktivis muda Bengkulu ini.
Feri menyakini Gubernur Rohidin bakal profesional dalam menempatkan pejabat tak hanya sebatas loyalitas tapi intelektual dan kapasitas bakal menjadi penentu.
“Jangan cuma bisa jadi pejabat bisa tapi kinerja yang penting. Seperti sekda, dia harus punya target kontrol kepada kepala OPD, mereka jangan hanya diukur seberapa besar kemampuan menyerap anggaran tapi kinerjanya juga harus efektif dan efisien” kata Feri Vandalis
