Bengkulu Utara – Panitia khusus (Pansus) DPRD Bengkulu Utara terkait pengawasan pelaksanaan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dan pengawasan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah mulai bergerak. Terbukti, Rabu (22/04/2020) tim Pansus DPRD Bengkulu Utara menggelar rapat perdana.
Dari hasil rapat tersebut, anggota pansus sepakat menyatukan Rencana kerja untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan / penggunaan dan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 serta mengawasi pelaksanaan penanganan COVID-19. Bahkan tim pansus DPRD Bengkulu Utara berencana besok (23/04/2020) untuk memanggil tim gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah daerah Bengkulu Utara.
“Besok (23/04) kita (tim pansus.red) akan memanggil tim gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kita ingin tahu sejauh mana penanganan antisipasi Covid 19. Apa saja yang sudah dilaksanakan dan langkah apa yang dilaksanakan kedepan. Sehingga dipastikan anggaran miliaran rupiah untuk Covid 19 itu tepat sasaran dan menyentuh kepada masyarakat miskin/kurang mampu di daerah kita,” ujar Febri Yudirman.
Lanjut, Febri mengatakan Rencana Kebutuhan Belanja, mulai dari awal hingga akhir penanganan COVID-19, harus transparan dan diketahui semua pihak. Pihaknya tidak menginginkan adanya oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dalam bencana Covid 19.
“Dengan anggaran yang fantastis ini, Kita tidak menginginkan adanya pihak – pihak atau oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dalam bencana ini. Apalagi ada kegiatan yang fiktif misalnya saja pembelian APD seperti masker 1000 buah direkayasa menjadi 3000 buah. Pembelian disinfektan yang menghabiskan dana milyaran rupiah, di mana saja di semprotkan. Sementara bantuan pihak ke tiga atau perusahaan sejauh ini sudah berapa, ini semua harus jelas dan harus diketahui oleh publik. Apa lagi saat ini dana desa juga di lakukan refocusing penanganan Antisipasi COVID-19,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakanya, pansus ini bukan semata – mata mencari kesalahan pihak tertentu, dalam penggunaan anggaran Antisipasi COVID-19, Ini semua murni untuk mengawasi agar pengunaan dana tersebut tepat sasaran, serta hal ini jangan di politisi ataupun mencari keuntungan oleh oknum atau pihak tertentu. Hingga akhirnya tidak menyentuh masyarakat luas.
“Kita tegaskan, ini bukan semata-mata mencari-cari kesalahan pihak tertentu saja, melainkan ini murni sebagai bentuk tugas kita dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tutupnya. (Nandar)
