Agar Tepat Sasaran, Gubernur Rohidin Minta APH Bantu Kawal Penyaluran Bansos Covid 19

498

Edukasi akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan (Prokes) COVID-19 kepada masyarakat menjadi hal yang ditekankan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat memberikan materi pada Kegiatan Penelitian Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-30 TA. 2021 yang diselenggarakan Polda Bengkulu via virtual, Selasa (3/7/2021).

Disampaikan Gubernur Rohidin bahwa dalam penanganan COVID-19, pencegahan merupakan salah satu hal yang utama.

Di mana peran penting masyarakat dalam menerapkan 5 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas) dapat signifikan menurunkan angka penyebaran COVID-19. Namun masih ada masyarakat yang tidak peduli dan enggan memakai masker.

”Kita jangan pernah lelah dan surut dalam mengedukasi masyarakat melakukan perlindungan diri masing – masing, timbulkan pahaman dan kesadaran, hingga menjadi gaya hidup, ini yang harus kita edukasi tanpa henti,” jelas Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin pun memastikan capaian program vaksinasi dapat meningkat. Kendala utama Provinsi Bengkulu adalah stok vaksin yang diterima dari pemerintah pusat masih sangat rendah dibandingkan Provinsi lain, dari target 1,5 Juta, Bengkulu baru mendapatkan sekitar 300 ribuan dosis yakni di bawah 20 persen.

“Mudah – mudahan kuota segera kita dapatkan, saya minta kepada Dinas Kesehatan Provinsi saat vaksin datang, segera terdistribusi ke Kabupaten/Kota, juga kota mitra, sinergi yang menyelenggarakan vaksinasi dalam bentuk gerakan bersama, TNI, Polri, juga Industri Jasa Keuangan, agar target vaksinasi ini dapat tercapai,” papar Gubernur Rohidin.

Rohidin meminta Dinas Sosial agar penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dapat cepat dan tepat sasaran. Bansos nasional seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Pra Kerja harus sesuai dengan data terpadu penanggulangan sosial, sehingga tepat sasaran.

“Jangan bermain – main, harus tepat jumlah terutama bantuan pangan non tunai, harus tepat kualitas, saya meminta bantuan aparat penegak hukum, Inspektorat, BPKP untuk mengawal ini agar betul – betul tepat sasaran, tepat jumalah dan tepat kualitas dari program Bansos ini,” tegas Gubernur Rohidin.