Dugaan adanya anggaran 350 juta di sekretariat DPRD Bengkulu Utara yang di persiapkan hanya untuk beberapa media online, di duga ada kekuatan besar memback up pos anggaran tersebut.
“Cukup aneh dengan pos anggaran yang di siapkan tersebut. Biasanya anggaran publikasi itu di urus oleh PPTK publikasi namun tahun ini sangat berbeda, yang mana anggaran sebesar itu sudah di siapkan untuk media online yang di duga masih baru dan dugaannya media yang menerima juga sudah di tentukan, kan ini kejadian yang luar biasa, artinya ada yang merequest. Dan pasti ini bukan orang biasa yang merequest anggaran tersebut sehingga bisa di akomodir. Karena tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada media online menerima anggaran yang nilainya ratusan juta. Apalagi dari puluhan media online yang bekerja sama dengan Sekwan BU pembagian nya hampir sama cuma media online yang di duga tersebutlah yang mendapatkan nilai fantastis,” Ujar Nandar Wartwan Media Online Kotrrass.id
Sementara itu menyikapi hal ini Organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, akan akan mendatangi Kantor DPRD setempat pada awal pekan depan, Jum at 17 Desember 2021.
“Hingga saat ini, kami belum mendapatkan klarifikasi terkait dugaan monopoli anggaran publikasi di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara. Banyak hal yang akan disampaikan. Kita lihat besok Senin. Saat ini kami masih mengurus segala sesuatunya,” kata Ketua SMSI Bengkulu Utara, Ismail Yugo.
Selain menyuarakan pendapat, sejumlah aksi akan dilakukan pada demonstrasi di depan gedung parlemen. Para pelaku media di Bumi Ratu Samban ini menilai adanya monopoli anggaran publikasi di penghujung Tahun 2021. Tak hanya tebang pilih, dugaan intervensi dari oknum pejabat tinggi disebut-sebut menjadi dalang polemik. Polemik inipun tengah ramai menjadi buah bibir dalam sepekan terakhir.
Tak hanya di lingkungan Kesekretariatan Dewan, desas desus lobi oknum pejabat tinggi ini, menjadikan segelintir media online mampu meraup pundi-pundi di beberapa instansi sehingga media lainnya hanya gigit jari.
Di tambhakan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu Utara Suheri Kasmudi mengatakan, klarifikasi resmi dibutuhkan agar polemik ini tak semakin meruncing. Lantaran klarifikasi yang tak kunjung diberi,unjuk rasa ini diyakini menjadi pilihan solusi.
“Agar tidak timbul fitnah, kita meminta agar pihak Pimpinan DPRD BU segera membuka ke publik hal tersebut, karena kita semua perushaan media butuh kepastian terkait dugaan tersebut. Jangan hanya menjadi isu yang berkembang tanpa kepastian. Kalo memang benar ada..koq hanya media tersebut yang dapat kenapa yang lain tidak, kalau memang dugaan tersebut tak ada. Berarti hal tersebut hanya fitnah” Ujar Suheri.
