Bupati Bengkulu utara Audiensi Komplik Antara masyarakat bersama PT Diamon Prima Cemerlang Dan PT Grand Jaya Niaga.” Redy / Pakarnews.id”
Bengkulu Utara, Pakarnews.id – Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara kembali mengambil langkah konkret dalam upaya meredam dan menyelesaikan konflik agraria, antara masyarakat Kecamatan Batik Nau dan Air Padang dengan perusahaan perkebunan PT Diamond Prima Cemerlang serta PT Grand Jaya Niaga.
Hal itu ditegaskan dalam rapat resmi yang digelar di Aula Command Center Setdakab Bengkulu Utara, Jumat (21, 11, 2025 )
Rapat mediasi yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut dipimpin langsung Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, dan dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan masyarakat desa penyangga, serta pihak perusahaan.
Dalam mediasi ada dua isu utama menjadi fokus pembahasan:
1. Dugaan Aset Irigasi Masuk ke Dalam IUP Perusahaan.
Kepala Dinas PUPR Bengkulu Utara memaparkan bahwa berdasarkan pengecekan teknis, saluran irigasi yang merupakan aset Balai Wilayah Sungai (BWS) tidak berada pada titik koordinat IUP perusahaan.
Namun untuk memastikan kembali, Bupati Arie memerintahkan Dinas PUPR untuk turun ulang ke lokasi dan melakukan verifikasi lapangan secara lebih detail, Agar laporan tersebut tidak mengada-ada.
ke .2. Lahan Bersertifikat Milik Warga yang Diduga Digarap Perusahaan
Bupati kembali menyampaikan bahwa Pemkab akan memfasilitasi penyelesaian kasus ini secara berjenjang, sesuai mekanisme hukum dan regulasi agraria yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Bupati Arie memberikan pernyataan penting untuk meredakan situasi di lapangan.
Ia meminta masyarakat desa penyangga agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak mana pun. Baik dari wilayah maupun dari luar.
“Pemerintah hadir untuk mencari solusi terbaik dan berkeadilan. Saya meminta masyarakat untuk menahan diri, menjaga situasi tetap kondusif, dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan,” tegas Bupati.
Bupati juga menyampaiakan Silakan menempuh jalur yang benar, sesuai aturan hukum. Pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi penyelesaian ini dengan cara yang baik, tertib, dan tidak merugikan siapa pun,” ujarnya.
Terkait area perkebunan sawit yang saat ini telah dikuasai oleh sebagian warga, Bupati meminta agar masyarakat dapat mundur, seiring adanya upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama desa dan kecamatan.
Selain itu Kepala desa dan Camat diminta turun langsung mengajak warga menjaga stabilitas di wilayah masing-masing. Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita ingin kan.
Seluruh unsur tropika kabupaten berharap dan komitmen untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat–perusahaan melalui mekanisme resmi.
Tujuannya, agar konflik terselesaikan dengan adil dan berkelanjutan, tanpa mengganggu iklim pembangunan di daerah.
Sementara itu, dari pihak perwakilan masyarakat desa penyangga, Jonaidi, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati hasil pembahasan dalam rapat tersebut.
“Kami menghormati apa yang telah dibahas dan diputuskan,” ujar Jonaidi.
Pemkab Bengkulu Utara memastikan akan terus mengawal penyelesaian konflik ini melalui langkah-langkah resmi yang akuntabel dan sesuai hukum.
Dari dua Poin Utama Pembahasan Konflik Masyarakat Batiknau dan Perusahaan Sawit semua telah di sepakati oleh kedua belah pihak dan di minta untuk melengkapi berkas masing masing.
Dengan tujuan kedua belah pihak antara perusahaan dan masyarakat dapat memberi kan bukti dari masing masing. agar permasalahan ini dapat di selesaikan secara baik adil dan tidak merugi kan kedua belah pihak.
