Jakarta – Armyn Gultom Ketua Umum Kornas Fokal IMM mendukung pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto yang menolak tegas Kejaksaan Agung dipimpin kader partai politik. Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) memandang Jaksa Agung dari partai politik dan sangat diragukan independensinya.
“Agenda penegakan hukum di Indonesia harus menempatkan hukum sebagai panglima, sehingga penempatan kader parpol menduduki posisi Jaksa Agung dapat mengancam independensi korps Adhyaksa dalam menegakkan hukum secara berkeadilan,” kata Ketua Umum Kornas Fokal IMM, Armyn Gultom selepas jumatan di masjid gedung dakwah PP Muhammadiyah Jakarta (2/8/2019).
Menurut Gultom, sepatutnya Jaksa Agung diberikan kepada jaksa karir yang berprestasi dan tidak partisan. Sebab kata Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, posisi lembaga kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum paling krusial disamping kepolisian dan kehakiman.
Katanya selama ini kita kerap mendengar desas-desus yang menyebut institusi kejaksaan yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik tertentu.
“Semoga desas-desus tersebut tidak benar, namun sepatutnya kita wajib memiliki kehati-hatian agar negara yang besar ini kita jaga melalui penguatan institusi dan profesionalitas aparat penegak hukumnya, termasuk kejaksaan,” tegas Gultom yang juga pengurus PP Muhammadiyah ini.
Menurut Gultom, hukum harus ditempatkan sebagai panglima dan penegaknya adalah harus orang yang bersih, bebas kepentingan dan tidak terikat pada politik apapun.
“Kita tidak boleh melupakan, amanat reformasi yang membawa kita pada masa demokrasi dan keterbukaan ini salah satunya adalah reformasi hukum. Sedangkan saat ini sudah banyak kita temui mantan politisi yang menjadi hakim agung, pimpinan BPK hingga Jaksa Agung,” pungkas pria berdarah batak ini. (red)
