Fahri: OTT di Suka Miskin Terkait RUU KUHP

119

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menduga penanganan perkara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan RUU KUHP.

“KPK mau mengejar KUHP, supaya presiden tidak mengesahkan KUHP,” kata Fahri seusai acara Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di Donggo, Bima, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Menurut dia dengan disahkannya KUHP maka penegakan hukum yang semena-mena, yang tidak bersumber kepada teks, akan hilang.

“Kita akan memiliki konstitusi pidana yang baku, di mana ‘lex certa lex scripta’ (tidak multitafsir dan tertulis), bukannya hukum yang sekarang ini dikarang-karang, yang normanya tidak ada dalam undang-undang, tapi dijadikan andalan,” katanya.

“Operasi Tangkap Tangan (OTT) normanya di dalam UU tidak ada, tapi dijadikan andalan. Inilah yang merusak hukum kita,” tambah Fahri.

Dugaan kedua, banyak narapidana yang mengajukan upaya peninjauan kembali (PK). “Sekarang hakim itu mulai sadar,” katanya.

Menurut Fahri, KPK sudah bingung dengan apa yang harus dikerjakan hingga mengungkit persoalan LP Sukamiskin.

“Akhirnya dia cari sensasi saja, dia nyerang Sukamiskin karena banyak orang PK. KPK itu agak goyang, dulu itu memanfaatkan opini publik penghukuman itu memanfaatkan opini publik dan operasi intelijen. Sekarang hakim itu mulai sadar,” paparnya. (Ant)