Pemuda Muhammadiyah Bengkulu Minta Presiden Copot Ngabalin

261

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi Bengkulu melalui Ketua Bidang Hikmah PWPM Bengkulu Evi Kusnandar meminta agar Prisiden Republik Indonesia memberhentikan Ali Moktar Ngabalin dari Tenaga Ahli Staf Kepresidenan RI.

“Kita minta Presiden Joko Widodo berhentikan saja Ali Moktar Ngabalin, yang mana seharusnya representasi Istana ketika menyampaikan pesan pemerintah mengedepankan bahasa yang santun dan beradab, bermoral dan menggunakan diksi yang baik. Kalo Ngabalin lebih cocok kerja dipasar, nggak pantas orang amoral seperti dia kerja dilingkungan Istana,” Ujar Nandar

Nandar menilai tidak seharusnya Ngabalin mengeluarkan kata-kata yang tak sopan terhadap Ketua Muhammadiyah Busyro Mukodas dengan kalimat otak sungsang.

“Pak Busyro berkomentar soal KPK merupakan bentuk kecintaannya terhadap lembaga anti korupsi tersebut, kalimat yang di sampaikan pun terstruktur dan memiliki nilai yang baik untuk bangsa ini,” Ungkap Nandar

Ditambahkan Nandar bahwa masih banyak putra-putri terbaik di negeri ini yang pantas menduduki jabatan ngabalin sekarang. “Indonesia tidak kurang orang pintar, tidak kurang orang baik, masih banyak yang lebih berpotensi dari pada si ngabalin yang sungsang tersebut.”Tutup Nandar

Perlu di ketahui bersama bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilaksanakan oleh KPK Republik Indonesia, mendapat respon dari banyak pihak. Karena dinilai pertanyaan dan materinya tidak mewakili muatan nilai Kebangsaan, ditambah dengan pertanyaan yang menyangkut soal privasi seseorang yang dinilai melanggar hak privasi perempuan.

Seperti, sudah menikah, punya hasrat, pacaran ngapain aja, dan seterusnya, pertanyaan demikian merupakan inkonstitusional melanggar konstitusi yakni pasal 28 G UUD soal perlindungan terhadap privasi seseorang.

Seharusnya pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki muatan kebangsaan. Menanggapi hal tersebut salah seorang tokoh Muhamadiyah (Busyro Muqaddas) mengatakan.

“Materinya sangat kacau, sangat absurd, dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai otentik kebangsaan yang luhur digoreskan oleh para Founding Fathers didalam paragraf empat Pembukaan UUD 1945,” kata Busyro dalam konferensi pers daring, Jum’at (7/5/2021). (Tempo.co).