Pejabat Pemkot-TNI DanPolri Ikuti Rakor Antisipasi Potensi Lonjakan Covid-19

504

LUBUKLINGGAU-Wali Kota Lubuklinggau diwakili Kasat Pol PP, Walyusman didampingi Kapolres Lubuklinggau, AKBP Nuryono, Dandim 0406 Lubuklinggau, Letkol Inf Erwinsyah Taufan dan beberapa kepala OPD dijajaran Pemkot Lubuklinggau  mengikuti rakor lintas sektor dalam rangka mengantisipasi potensi lonjakan Covid-19 menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 serta percepatan vaksinasi Covid-19, bertempat di Aula Bagian Ops Mapolres Lubuklinggau, Jumat (26/11/2021).

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya mengatakan kondisi Indonesia saat ini berada di level satu. Namun demikian dirinya mengingatkan agar patuhi prokes agar geliat ekonomi kembali bergairah dan membaik.

Kapolri juga menyampaikan, Presiden Joko Widodo mengarahkan seluruh K/L harus memiliki frekuensi yang sama dengan cara meninggalkan ego sektoral serta mengutamakan kerjasama dan koordinasi.

Hal ini akan diterapkan saat sebelum dan sesudah Operasi Lilin guna mengimplementasikan kebijakan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 mendatang.

Jajaran kepolisian sambungnya, siap melakukan pengendalian Covid-19 di jalur moda transportasi darat, udara, dan laut. Ditambahkannya, segala antisipasi dan upaya untuk mencegah lonjakan Covid-19 saat libur Nataru harus benar-benar terlaksana dengan baik.

Teknisnya akan dibuat posko PPKM. Bagi warga yang akan mudik diberikan surat keterangan berisikan identitas, sertifikat vaksin dosis dua, dan hasil swab 1×24 jam dalam upaya pengendalian Covid-19.

Sedangkan pembelian tiket trasnportasi harus dilakukan secara online serta harus disiapkan barcode pedulilindungi agar penggunaan transportasi tetap aman. Sementara untuk perayaan Natal, kapasitasnya hanya 50 persen saja.

Untuk mall, tidak diperbolehkan buka. Apabila tak memungkinkan, di mall tersebut harus ada barcode pedulilindungi, posko pemerikasaan dan tempat vaksinasi.

Sementara itu, untuk warga yang sudah sampai ke lokasi tujuan mudik, jajaran kepolisian diminta melakukan penanganan dengan tepat.

“Mulai dari lapor ke posko PPKM, memberikan hasil swab antigen, menyerahkan sertifikat vaksin dosis dua, dan menyiapkan tempat isolasi terpusat (isoter) jika ada warga yang dinyatakan positif Covid-19,” jelasnya.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan seluruh kementerian dan lembaga harus mempunyai frekuensi yang sama dan pembatasan kegiatan skala besar.

Selain itu, ada pelarangan cuti untuk ASN, TNI , Polri, BUMN, karyawan swasta selama libur akhir tahun, pelarangan pawai, pelarangan acara tahun baru, terutama pada tempat terbuka.

Pembatasan dengan menerapkan PPKM level 3, pengaturan kendaraan ganjil genap, pengetatan prokes ditempat publik, ibadah, pariwisata dan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk pekerja imigran Indonesia, juga pengetatan pengawasan dan pengawalan seluruh kebijakan di lapangan dari satgas percepatan penanganan Covid-19 mulai dari pusat, daerah hingga level kecamatan, desa maupun RT.

Menteri Kesehatan, Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. menambahan perang belum usai karena virus mutasi masih ada dengan nama virus varian delta. Maka strategi vaksinasi harus tetap dijalankan.

Konsentrasi dan percepat vaksinasi anak usia 12 sampai 15 tahun. Sesuai instruksi presiden, vaksinasi harus mencapai 70 persen pada November ini.

Mentri Perhubungan, Ir. Budi Karya Sumadi menyampaikan peningkatan mobilitas juga terjadi di Kertapati dimana Inpres, ekonomi dan kesehatan harus berimbang, maka harus  percepatan vaksinasi. Transportasi udara meningkat terutama kedatangan di bandara internasional.

Yang akan dilakukan untuk kendaraan  pribadi harus ganjil genap agar dapat mengurangi mobilitas dan pengetatan angkutan umum dan pariwisata dimana dibatasi sekitar 50 persen.  “Perlu kerjasama Kemenkes, TNI dan Polri agar vaksinasi dan pelaksana antigen dilakukan dengan ketat,” pungkasnya. (Darly)