DPD RI Perwakilan Bengkulu, Mari Beri Solusi Bagi Nakes

82

Sebagai penyampai aspirasi daerah ke pusat, diharapkan DPD dapat memerankan fungsi nya agar apa yang menjadi kebutuhan daerah benar-benar dapat diakomodir, Demikian ucap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah seusai rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu. Selasa, 09/02/2020.

Rohidin juga menyayangkan apa yang disampaikan oleh anggota DPD terkhusus pimpinan DPD dari Bengkulu sangat melukai hati masyarakat Bengkulu.

“Saya berharap dengan seluruh anggota DPD Bengkulu terutama dengan pimpin pak Sultan, dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Bengkulu, Gubernur, Bupati dan Walikota kepada bapak presiden atau kepada Kementerian Lembaga.

Ada satu hal dari Kita, tambahnya, kita sudah usulkan insentif dari nakes kepada Kementerian Keuangan.

“Sebesar 6,7 milyar kita usulkan dan baru di setujui serta ditransfer 3,7 milyar. Saya berharap seperti inilah yang harus diperjuangkan oleh DPD RI, bengkulu kan kecil alokasi nya seharusnya bisa ditransfer langsung pada tanggal 22 Desember,”

“Sebagai kepala daerah, kami juga telah menyampaikan bantuan peralatan-peralatan nakes.

“Dengan adanya DPD, kami sangat berharap permohonan kami bisa dibantu untuk disampaikan ke BNPB, kementerian kesehatan, dan minta tolong kepada seluruh anggota DPD untuk memperjuangkan, karena selama ini kita berjuang sendiri, kita usulkan ke kementrian kesehatan, dan saya juga sudah mengusulkan untuk pembangunan rumah sakit rujukan Covid dan DPD yang harus memperjuangkan itu,” sambungnya.

Menurut Rohidin, untuk Pemulihan ekonomi DPD yang mewakili daerah di pusat, bisa sounding ke kementrian pertanian, kementerian kelautan dan perikanan, dan kita kan mau mengembangkan Enggano.

“Seharusnya DPD itu sonding ke kementrian pari ajak Gubernur bertemu menteri,” ujarnya.

Karena, sambungnya, kalau aspirasi masyarakat kepada gubernur kepada Walikota/ Bupati itu pada tataran DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Seperti itu seharusnya dan tidak memperkeruh keadaan, jadi itu tugas DPD RI pulang ke daerah dan serap aspirasi apa yang dibutuhkan daerah untuk dibawa ke pusat,” pungkasnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Bengkulu Bidang Hikmah dan Hubungan Antar lembaga Evi Kusnandar agar Sultan Najamudin selaku perpanjangan tangan masyarakat Bengkulu di pusat untuk lebih aktif memberi solusi bukan saling menyalahkan.

“Pak Sultan selaku Wakil Ketua DPD RI seharusnya lebih dahulu berkoordinasi dengan Pemprov Bengkulu serta memberikan solusi, kalo kendalanya ada di pemerintah pusat sudah seharusnya ini menjadi kewajiban beliau lah, dari pada saling menyalahkan. Karena hari ini masyarakat tidak butuh retorika, tenaga medis butuh solusi.” Ujar Nandar

“Sebagai masyarakat kami sangat mendorong agar semua pihak dapat bersatu padu menyelesaikan masalah insentif tenaga medis ini, Pak Gubernur tetap usaha, DPD RI serta DPR RI perwakilan Bengkulu mohon di bantu untuk mengkoodinasikan ke pemerintah pusat,” Tutup Nandar.