Dewan Minta Gubernur Bengkulu Bentuk Tim Terkait Tambang Pasir Besi

53

Konflik Tambang Pasir Besi Seluma versus masyarakat kian meluas. Setelah Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatra menggelar aksi di depan kantor gubernur, giliran anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang bersikap, Selasa, (04/01/2022)

Melalui Usin Abdisyah Putra Sembiring, DPRD mendesak Gubernur Rohidin Mersyah segera membentuk tim guna menuntaskan konflik tambang pasir besi di Seluma. Tim dibentuk untuk mencari solusi agar konflik tidak berkepanjangan bahkan terjadi tindakan fatal di lapangan.

Lanjut Usin, perizinan tambang adalah ranah pemerintah pusat dan gubernur merupkan wakil pemerintah pusat di daerah, dengan demikian kata dia, gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam bentuk apapun terkait perizinan tambang.

“Kalau ini masih bermasalah hentikan dulu (aktifitas tambang pasir besi), gubernur punya kewenangan itu, gubernur sebagai pemerintah pusat, gubernur sebagai pemerintah daerah punya kewenangan itu untuk menghentikan aktifitas itu sementara” kata Usin.

Usin turut menyayangkan statmen gubernur yang justru meminta para pendemo menyampaikan sendiri dugaan pelanggaran yang dilakukan tambang pasir besi di Seluma. Seharusnya kata Usin, yang mencari data dan fakta itu adalah LHK, ESDM, Disnaker serta OPD-OPD yang berkaitan dengan konflik tambang dengan masyarakat.

“Mestinya gubernur merespon dengan membentuk tim, memanggil  OPD-OPD terkait dengan pertambangan dengan perizinan dan lingkungan hidup. Lalu kemudian meminta bagaimana pendapat mereka, jadi gubernurlah yang harus memerintahkan mereka untuk mencari fakta. Bukan memerintahkan orang yang demo” terang Usin

Sebelumnya pada aksi demonstrasi yang degelar Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatra pada Senin, 03 Januari 2021 gubernur diminta untuk merekomendasikan penutupan tambang pasir besi di Seluma. Pendemo menyebut, aktifitas tambang pasir besi di Seluma telah merugikan masyarakat, lingkungan hidup bahkan menimbulkan konflik sosial. Mereka juga mempertanyakan legalitas dan perizinan tambang.

Aksi itu kemudian ditanggapi gubernur Rohidin Mersyah dengan turun langsung menemui para pendemo. Pihaknya menurut Rohidin sudah merespon dengan melakukan monitoring terkait konflik tambang dengan masyarakat di Seluma.

Ia telah memerintahkan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan Pemkab Seluma. Hanya saja, Pemkab Seluma sejauh ini masih menggaransi akan menyelesaikan permasalahan tersebut di tingkat daerah.

Terkait tuntutan untuk dilakukan penutupan, Rohidin menyebut tidak mungkin dilakukan apabila tidak disampaikan data-data masalah yang terjadi di tambang pasir besi Seluma. Data meliputi terkait pelanggaran lingkungan hidup, perizinan, dan konflik sosial di tengah masyarakat.

“Cabut izin, rekomendasi hentikan perizinan, stop kegiatan penambangan, keluarkan peralatan di lokasi tambang. Itu semua tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada narasi data disampaikan kepada saya” kata Rohidin. (Nandar)