Hari Ini Dua Agenda Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Utara Terkait APBD Perubahan 2023  

125

Bengkulu Utara, Pakarnews.Id – Berdasarkan berita acara rapat badan musyawarah (BANMUS) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara nomor: 13/BA/ Banmus  tanggal 11 septtember 2023 tentang agenda jadwal  pimpinan dan anggota maka dilakukan rapat paripurna penyampaian nota pengantar terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun 2023, pada pukul 10 : 00, Wib.

Usai rapat paripurna penyampaian nota pengantar terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun 2023 oleh Bupati, dilanjutkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi  DPRD Bengkulu Utara terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun 2023 tersebut pada pukul 15 : 00 Wib, hari Selasa (12/9/2023).

Kedua jadwal rapat paripurna ini di pimpin ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH, di dampingi Waka 1, Juhaili, S.IP dan Waka 2, Herliyanto, S.IP, Sekwan, Stab pejabat Sekwan, dihadiri wakil Bupati Arie Septia Adinata, di ikuti kepala OPD dan FKPD.

Pandangan fraksi terkait nota pengantar terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun 2023, disampaikan pertama kali oleh Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Benni Burmansyah, mengatakan, rencana proyeksi bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD) di perubahan APBD 2023 sebesar Rp. 27.001. 137.000 atau 7,9 %, seberapa pengaruhnya kebijakan dan alokasi umum yang sudah di tentukan pengunaannya terhadap postur anggaran  dalam hal optimalisasi pajak dan retrubusi daerah, pemerintah perlu melakukan pemetaan dan basis data sehingga mendapatkan data yang akurat dan terkini. Besaran alokasi anggaran infrastruktur pada perubahan APBD 2023 mengigatkan kebijakan pemerintah daerah harus fokus pada pendanaan percepatan pembagunan jalan menjadi persoalan penting untuk segera dibenahi.

Fraksi Golkar di bacakan Sudarman, mengigatkan para kepala Dinas untuk netral dalam menhadapi tahun politik 2024, hingga tidak terlibat secara politik praktis untuk menekan kepala Desa, prangkat Desa, ASN, dan Honorel, karena telah banyak mendapat laporan. Sementara Fraksi Partai Gerindra dibacakan Hasdiansyah, mengatakan, perubahan APBD merupakan penyerpurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan dengan mempertimbangkan pencapaian dari tarket pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan di sisi pendapatan maupun sisi belanja pembiayaan daerah. Oleh karena itu diyakini pemerintah BU dalam menyusun APBD sudah dihitung dan di kaji maupun dipelajari secara mendalam demi tercapainya pengelolaan anggaran yang angkutabel, efektif, efisien tepat mutu tepat sasaran. Namun tetap menghimbau untuk megantisipasi serta memprioritaskan persiapan penanganan dampak ancaman kemarau panjang yang di prediksi beberapa bulan kedepannya, dalam membantu para petani sebagai ujung tombak prekonomian daerah. Terahir fraksi partai Gerinda menyarankan secara tegas terhadap Bupati melalui Dinas PUPR untuk menyingkirkan alat berat yang mengganggu aliran persawahan warga di kecamatan Tanjung Agung Palik, menyebabkan warga terancam gagal panen kedepannya.

Berikutnya pandangan fraksi PAN di bacakan Edi Putra, Fraksi Hati Nurani Sejahtra Indonesia dibacakan Rozi, Fraksi De Asen Utara disampaikan oleh Dwi Tanto, mengatakan tidak menyampaikan pandangan fraksi karena belum mengetahui secara rinci terhadap Raperda APBD Perubahan 2023, pandangan fraksi Nasdem di serahkan sekwan terhadap pimpinan rapat. (Adv/Heri)